JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Bank Indonesia (BI) gencar memacu prilaku masyarakat mengenai sistem pembayaran non tunai. Kegiatan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky P Wibowo mengatakan, transaksi non tunai seperti elektronifikasi agar masyarakat bertransaksi tidak menggunakan uang kontan. “Strategi transaksi melalui kelektronifikasi itu guna memperluas akseptasi non tunai di masyarakat dengan program-program pemerintah,” ujarnya pada Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Jakarta, beberapa hari yang lalu.
Menurutnya, transaksi pembayaran dengan non tunai sistem elektronifikasi itu digunakan untuk pembayaran jalan tol, bantuan sosial, moda transportasi dan “cash management system” seperti untuk bantuan dana desa dan bantuan operasional sekolah.
“Bank sentral telah menyiapkan sejumlah langkah mendukung perluasan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masing-masing 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2018.
BI dan instansi teknis, sudah menyiapkan data keluarga penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, sinkronisasi petunjuk teknis PKH dan BPNT, penyiapan 88.061 E-warong, penyediaan 10 juta KKS bank oleh Bank Himbara, penyempurnaan dashboard dan ketersediaan pendamping bansos. “Kemensos telah menyiapkan rekrutmen tembahan pendamping untuk 2018 yang akan membantu penyaluran PKH dan BPNT,” katanya.
Ia merinci, ada 1,2 juta KPM PKH pada 2016 dan 6 juta KPM PKH pada 2017. Adapun BPNT membidik 1,2 juta KPM pada 2017. Terhitung Januari-14 November 2017, penyaluran PKH sudah terealisasi 99,16 persen dengan penyerapan 99,04 persen. Sementara penyaluran BPNT terealisasi 98,41 persen dengan penyerapan 52,18 persen. “Target 100 persen tahun 2017.
Menurutnya, ada sedikit kesulitan ketika penyaluran bansos nontunai, seperti sekitar 1 persen KPM belum dibukakan rekening karena membutuhkan penyesuaian data, KPM yang tidak bisa menerima dana karena meninggal dunia, sakit jiwa, menjadi TKI, tidak berada di tempat, dan diperlukan mekanisme rekonsiliasi antara agen, bulog dan bank. “Kami terus menyiapkan infrastrukturnya untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses. Ini sejalan dengan program pemerintah meningkatkan keuangan inklusif mencapai 75 persen banked people pada 2019,” katanya.
Selain lewat bansos nontunai, ia melanjutkan, BI sudah merealisasikan e-money pada 33 ruas tol di seluruh Indonesia, terhitung 31 Oktober lalu alias telah 100 persen dalam tahap 1. Tahap ke-2 dan ke-3 berfokus mengintegrasikan ruas tol dan integrasi ruas tol dengan Electronic Toll Collection (ETC) paling akhir 31 Desember 2017. (dri)
Labels:
Bank Indonesia,
Ekonomi
Thanks for reading BI Gencarkan Transaksi Non Tunai. Please share...!