Tingkatkan Jumlah Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan Paritrana

380
(Kanan) Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, saat sosialiasi penghargaan Paritrana di Surabaya, Rabu (26/7/2017)

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Pemerintah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penghargaan terkait implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah (pemda) dan perusahaan. Penghargaan itu dinamakan Paritrana.

Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, mengatakan, penghargaan Paritrana ini diambil dari Bahasa Sanskerta yang berarti Perlindungan. “Penghargaan kepada Kepala Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten, Perusahaan, serta pengusaha UKM ini dianugerahkan bagi mereka yang mengutamakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya,” ungkap Ilyas.

Ilyas menambahkan, dukungan para kandidat untuk meningkatkan kesadaran dan citra positif penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik melalui regulasi ataupun edukasi kepada pengusaha dan pekerja, tentunya memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepesertaan. Pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan penghargaan Paritrana ini kepada mereka yang berkontribusi positif kepada jaminan sosial ketenagakerjaan pada 4 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP).

Berdasarkan data, Ilyas mengatakan, total kapasitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai 86 juta, namun tingkat keterisiannya masih sekitar 26 persen. Dari tingkat keterisian itu, sebanyak 23,6 juta merupakan peserta aktif yang membayar iuran setiap bulan, sedangkan 47,8 juta peserta tidak aktif karena tidak membayar iuran. Untuk peserta peserta aktif, pihaknya targetkan akhir tahun ini bisa ditingkatkan dari 23,6 juta menjadi 25,5 juta. Dari total penambahan target 18,5 juta kepesertaan baru, hingga Juni 2017 atau semester I/2017 sudah 46 persen terealisasi, dan akan terus didorong melalui inisiasi pemda.

Dalam sambutannya pada sosialisasi di Surabaya, Ilyas memaparkan kriteria-kriteria penilaian bagi para calon kandidat di tingkat Provinsi hingga Kabupaten kepada para peserta sosialisasi. Selain Pemda, sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi di Kota Surabaya ini mengundang panitia tingkat provinsi dari 3 regional, antara lain Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur, dan Kalimantan.

“Penilaian bagi Pemerintah di daerah ini dilihat berdasarkan beberapa kriteria, antara lain regulasi, inisiatif, dan kepesertaan di wilayah operasional Pemda setempat, baik kepesertaan Penerima Upah (PU), maupun Bukan Penerima Upah (BPU),” kata Ilyas.

Regulasi yang dimaksud dalam kriteria ini adalah produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah operasionalnya. Sementara penilaian dari inisiatif Pemerintah Daerah dimaksud adalah bagaimana peran dan inisiatif pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaksanaan sosialisasi di 3 regional lainnya di Bogor, Batam, dan Mataram juga mengundang Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah sekitarnya. Regional Bogor mengundang 3 provinsi di sekitarnya, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta serta Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi tersebut. Sementara untuk regional Batam, mengundang 10 provinsi di sekitarnya yang juga dihadiri perwakilan dari Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Sumbarriau dan Sumbagsel. Terakhir Regional Mataram mengundang Provinsi di Sulawesi dan Bali yang juga dihadiri oleh Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Rencananya, periode penilaian dilaksanakan mulai dari 1 Juni 2017 hingga 31 Oktober 2017 dan akan dipilih 3 terbaik masing-masing dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta perusahaan besar/menengah. Penghargaan untuk UMKM akan diberikan kepada 34 UMKM terbaik dari masing-masing provinsi.

Tim penilai yang terlibat dalam penghargaan ini berasal dari berbagai golongan dan tentunya memiliki kompetensi yang baik. Tim penilai dimaksud antara lain Riant Nugroho M.Si., CBA., Cotta Sembiring (Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan), Dr. Sonny Harry Budiutomo, SE, ME,(Staf Ahli Bidang Kependudukan, Kemenko PMK), Hotbonar Sinaga (Ahli Jaminan Sosial), Rudi Prayitno(Anggota DJSN), Dr. Chazali Situmorang (ahli jaminan sosial), dan Myra Hanartani dari Apindo.

Penghargaan Paritrana ini rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 5 Desember 2017, sebagai bagian dari rangkaian ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan ke 40. “Semoga dengan adanya penghargaan ini akan lebih memotivasi stakeholder terkait untuk mendorong peningkatan perlindungan pekerja secara lebih optimal”, tutup Ilyas. (dri)