OJK Rapat Evaluasi Kinerja BPR/S Semester II Tahun 2016

632
(Kanan) Soekamto, Kepala OJK Regional 4 di sela acara OJK Evaluasi Kinerja BPR/S, di Shangri-La Hotel Surabaya, Kamis (8/12/2016)

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Sudah 5 tahun OJK lahir dan melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap Industri Jasa Keuangan yang di dalamnya termasuk BPR dan BPRS. Pada kesempatan ini pada Kamis (8/12/2016) di Surabaya, OJK KR 4 Surabaya memaparkan kinerja BPR/S di bawah pengawasan Kantor OJK Regional 4 Surabaya posisi Oktober 2016, dengan tujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai Peluang dan Tantangan dilingkungan industri keuangan dengan melihat Kelemahan dan Kekuatan BPR dan BPRS ke depan sehingga target-target yang ditetapkan menjadi realistis dan terukur.

“Sampai dengan Oktober 2016 jumlah BPR/S di bawah pengawasan KR 4 Surabaya sebanyak I33 (120 BPR dan 13 BPRS). Dari sisi kinerja, posisi Aset, Dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) maupun Penyaluran Dana (Kredit) menunjukan indikator yang baik. Hal tersebut tercermin dari total aset BPR yang mencapai Rp5,l9 triliun atau tumbuh sebesar 8.27% dibandingkan dengan posisi yang sama pada 2015, sementara untuk total aset BPRS mencapai Rp 1,23 triliun atau tumbuh sebesar 14.35%. Untuk total DPK BPR mencapai Rp2,75 triliun atau tumbuh sebesar 13.12% sementara total DPK BPRS mencapai Rp726 miliar atau tumbuh sebesar 31.39%. Pada aspek perkreditan/pembiayaan, jumlah nominal yang dapat dicapai oleh BPR sebesar Rp3,34 triliun atau tumbuh sebesar 7.82% sementara untuk pembiayaan (BPRS) jumlahnya mencapai Rp924 milyar atau tumbuh sebesar 11.32%. Memperhatikan rencana kerja BPR/S tahun 2017, maka OJK mengajak pengurus BPR/S melihat profile kinerja BPR/S kebelakang sebagai cerminan kapabilitas dan profile dari perkembangan usaha BPR/S yang kedepannya OJK harap dapat dijadikan acuan dalam menetapkan target-target bisnis pada Laporan Rencana Kerja BPR/S.” Jelas Soekamto, Kepala OJK Regional 4, di Surabaya.

Berdasarkan behavioral data statistic perkembangan asset BPR selama 4 tahun terakhir tumbuh 13,7396 (rata-rata YoY di KR 4 Surabaya) sementara itu asset BPRS tumbuh 21,27%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan asset BPR dan BPRS selama 4 tahun terakhir rata-rata YoY di Jawa Timur yang jumlanya mencapai 11,59% (BPR) dan 16,75% (BPRS). Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum diikuti dengan pertumbuhan fungsi intermediary yang optimal dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan kredit BPR/S di KR 4 Surabaya hanya mencapai l0,07% (BPR) dan 17,82% (BPRS) dan jumlahnya tidak berbeda jauh dengan rata-rata pertumbuhan kredit BPR dan BPRS di Jawa Timur yakni sebesar 9,19% (BPR) dan 13,38% (BPRS). Dengan demikian OJK menghimbau kepada pengurus BPR/S untuk lebih terukur dalam menetapkan rencana kerja agar dapat mengejar ketertinggalan ini, terlebih berdaasarkan data statistik OJK, shares asset BPR dan BPRS di KR 4 Surabaya dibandingkan dengan total asset perbankan di KR4 Surabaya (Rp355 triliun) hanya sebesar 1,81% atau sebesar Rp6,414 milyar (BPR Rp5.19 triliun dan BPRS Rp23 triliun).

Dari sisi kemampuan menyerap risiko (risk buffer), tingkat kecukupan pernenuhan modal minimum BPR/S sebesar 36,22% menurun 8.40% jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada 2015 (44.62%) ha1 ini sejalan dengan pertumbuhan rasio Non Performing Loan dari 6.12% menjadi 6.69% sehingga berdampak kepada penurunan indikator rentabilitas (ROA) sebesar 0.40% dari 2.15% pada tahun lalu menjadi 2.54% pada Oktober 2016. Sementara itu, dari sisi efisiensi rasio BOPO BPR/S tercatat sebesar 80.97% atau menurun sebesar 4.4096 dari posisi yang sama pada tahun lalu (85.37%).

Sementara itu pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah rasio CAR mencapai 32.93% dengan tingkat ROA 2.54% dan BOPO sebesar 86.38%. Hal ini menunjukan indikasi masih adanya kelemahan pada infrastruktur dan strategi bank yang perlu segera di perbaiki khususnya pada aktivitas penghimpunan masyarakat yang saat ini dinilai kurang memadai (FDR 127.20%) dan kualitas pembiayaan yang belum etisien (NPF 8.16%). Berdasarkan fakta tersebut, OJK menyimpulkan bahwa masih terjadi Inefisiensi dalam pelaksanaan tata kelola BPR dan BPRS saat ini, dikarenakan terjadinya penurunan rasio kecukupan modal yang diikuti dengan kenaikan NPL sehingga mengakibatkan penurunan ROA.

Hal ini menjadi perhatian untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola perusahaan pada 2017 sehingga pencegahan terhadap permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja bank dapat tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil pengawasan OJK, minimnya ketersediaan modal untuk mengembangkan bisnis, aspek Good Corporate Governance (GCG) yang terabaikan, serta kuantitas dan kualitas SDM yang masih lemah merupakan faktor utama yang membuat BPR/S sulit berkembang, sehingga BPR/S terkesan beroperasi ala kadarnya.

Dampak dari kejadian ini sebuah penurunan kepercayaan nasabah terhadap BPR/S dalam jangka panjang sehingga BPR/S sulit untuk merealisasikan peran dan fungsinya sebagai lembaga jasa keuangan yang turut serta dalam menunjang pertumbuhan ekonomian daerah.

Permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia yang capable pada bisnis BPR/ S ditandai dengan lemahnya pelayanan BPR/S kepada nasabah dan sulitnya BPR/S untuk bersaing dengan Bank Umum. Kondisi tersebut juga diperparah dengan terungkapnya kasus-kasus fraud dibeberapa BPR/S akhir-akhir ini hingga status pengawasan intensif sampai penutupan bank harus dilaksanakan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif menjadi salah satu faktor yang melunturkan integritas pengurus dan pegawai sehingga menimbulkan Moral Hazard.

Disisi lain, keterbatasan modal BPR/S juga menyulitkan manajemen untuk dapat merekrut SDM yang baik. Dalam banyak kasus kurang tajamnya petugas bank dalam menganalisa kredit/pembiayaan membuat portofolio kredit/pembiayaan BPR/S menjadi bermasalah sehingga mengakibatkan bank merugi. Untuk itu, OJK menghimbau kepada pemilik modal untuk tidak segan-segan menyuntikan dananya mengembangkan bisnis BPR/S agar industri BPR/S di Jawa Timur mampu bersaing sccara baik ditengah ketatnya persaingan industri perbankan.

Selanjutnya, OJK juga mengingatkan kembali agar para pemilik modal dan pengurus melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance yang baik dengan memastikan pemenuhan kecukupan Direksi dan Komisaris baik secara kualitas dan kuantitas (qualified) hingga terpenuhinya rasio kebutuhan SDM BPR/S karena berdasarkan data pengawasan OJK diketahui bahwa masih banyak komisaris yang dinilai kurang melaksanakan fungsi pengawasannya bahkan terkesan menyerahkan sepenuhnya pengawasan pengelolaan bank kepada Direksi sehingga rekayasa kredit dan laporan keuangan masih ditemukan.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap hal tersebut, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor l3/POJK.O3/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR yang pelaksanannya wajib menjadi perhatian. (dri)