KPPU Menilai Laporan Kasus Persaingan Usaha Terus Meningkat

166
Komisioner KPPU, Sukarmi, didampingi Dendy R Sutrisno (kiri) dan Aru Armando (kanan) saat prescon di KPD KPPU Surabaya, Jumat (24/11/2017)

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai ada tren peningkatan untuk laporan masyarakat terhadap kasus persaingan usaha terkait dugaan pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Dendy R Sutrisno, Plt Kepala Biro Humas & Kerjasama KPPU mengatakan, pada 2014 ada sebanyak 114 laporan, 2015 terdapat 136 laporan, 2016 mencapai 209 laporan dan hingga Juli 2017 KPPU sudah menerima laporan 2537 lebih, laporan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran dan persaingan usaha yang tidak sehat. “KPPU menilai banyak kasus ketidakpuasan masyarakat terhadap oknum, lembaga dan instansi yang dinilai bermain curang,” ujarnya.

Menurutnya, KPPU menjamin akan selalu mengawasi 4 sektor prioritas seperti pangan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan logistik, serta perbankan dan keuangan. Khususnya sektor pangan, pihaknya telah melakukan harmonisasi dengan Satgas pangan dan kementerian teknis terkait, untuk menjaga tren stabilisasi harga komoditas tidak terbatas pada momen jelang lebaran atau hari besar lain.

Dendy mengungkapkan, dalam menindaklanjuti laporan menjadi perkara, KPPU cukup hati-hati. Sebab, KPPU hanya bisa menindak jika cukup alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti. Selain itu, perkara yang ditangani sifatnya administratif, bukan ke ranah pidana.

“Setiap perkara yang ditangani KPPU, itu berdasarkan laporan masyarakat dan juga inisiatif KPPU. Kalau inisiatif KPPU, misalnya perkara bawang merah dan sapi yang pernah ditangani KPPU KPD Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Sukarmi, Komisioner KPPU menambahkan, KPPU hanya menangani perkara yang sifatnya administratif. “Dari laporan yang kami terima dari masyarakat, disitu akan kami kaji apakah laporan itu masuk ke penyelidikan sesuai dengan kewenangan KPPU, atau kewenangan instansi lain,” katanya.

“Jika kurang alat bukti atau bukan persaingan usaha, laporan tidak bisa kami tindaklanjuti. Laporan yang kami terima biasanya isunya tentang perlindungan konsumen. Dan itu tidak sedikit. Lalu laporan perdata, seperti laporan oleh Pedagang Pasar Buah Koblen Surabaya. Itu bukan masuk ke ranah kami, kami isunya masalah perizinan. Seharusnya masuk ke ombudsman,” ungkapnya. (dri)

BAGIKAN