IDI Jatim 2015 Mencapai 76,90

637

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur (Jatim) 2015 mencapai angka 76,90 dalam skala 0 sampai 100, angka ini naik 6,54 poin dibandingkan dengan IDI Jatim 2014 sebesar 70,36. Meskipun nengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jatim masih berada pada kategori sedang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Teguh Pramono mengatakan capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi.

“Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 angka IDI sebesar 62,49. Kemudian pada 2010 menjadi sebesar 55,12, lalu naik pada 2011 menjadi 55,98, kemudian turun pada 2012 menjadi 54,99, kemudian naik pada 2013 menjadi 59,32, lalu naik cukup tinggi pada 2014 menjadi 70,36, dan pada tahun 2015 kembali naik menjadi 76,90,” ujarnya di Kantor BPS Jatim, Surabaya, Rabu (3/8/2016) Kemarin.

Dia juga memaparkan, angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Namun demikian, lanjut Teguh, nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan, sementara dua variabel lainnya tetap.

“Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup bermakna yakni kebebasan dari diskriminasi (naik 17,85 poin), parisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (naik 22,21 poin), dan peran DPRD (naik 9,36 poin). Selebihnya meningkat tudak cukup bermakna, yakni kebebasan berkeyakinan (naik 0,26poin), hak memilih dan dipilih (naik 0,08 poin), peran partai politik (naik 0,39 poin), dan peran peradilan yang independen (naik 50 poin),” katanya.

Perlu diketahui, IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Sehingga, IDI dapat dijadikan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, DPRD, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

“Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data. Diantaranya, review surat kabar lokal, review dokumen Peraturan daerah, metode yang ketiga adalah Focus Group Discussion (FGD) dan metode yang terakhir adalah wawancara mendalam,” tutupnya. (dri)

BAGIKAN