Fintech Harus Dapat Kepercayaan Masyarakat

560
(Kiri) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Forum Diskusi Jurnalis Surabaya – Bank Mandiri bertema 'implementasi fintech pada entrepreneur muda Jatim’, Jumat (16/12/2016)

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)-Penggunaan ‎jasa layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau financial technology (FinTech)‎ memiliki sisi positif untuk memudahkan dalam proses bertransaksi. Fintech bisa digunakan secara maksimal jika sudah memiliki kepercayaan masyarakat.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan dalam melakukan transaksi online harus ada trust (kepercayaan) dua sisi, baik dari penjual maupun pembeli. Dalam bisnis online,  penjual harus jujur dalam menyampaikan semua informasi tentang apa yang dijualnya agar pembeli percaya.

”Di bisnis online tidak baik kalau kita menyembunyikan sesuatu. Kalau konsumen percaya maka dia akan membayar dengan benar, tepat waktu dan dengan dokumen yang benar pula. Ini yang membuat pembayaran digital menjadi nyaman. Jangan sampai penerapan teknologi justru akan menutup rezeki kita karena tidak ada trust di dua sisi itu,” kata Risma, panggilan akrab Walikota Surabaya dalam Forum Diskusi Jurnalis Bank Mandiri bertema ‘Implementasi FinTech pada Enterpreneur Muda Jatim,’ Jumat (16/12/2016).

Di satu sisi, Risma juga berpesan keamanan harus diperhatikan saat melakukan pembayaran digital, seperti kehati-hatian dalam  memberikan nomer rekening agar tidak disalahgunakan.

“Sekarang ini semua serba mungkin, orang mati bisa membobol bank.  Saya pernah diminta untuk menjadi saksi tentang seseorang yang sudah meninggal. Orang ini diketahui bisa pinjam ke bank hingga Rp15 miliar. Oleh karenanya anak-anak muda harus memahami betul bagaimana pembayaran digital tersebut, kalau tidak tahu harus tanya kepada pihak terkait seperti OJK,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 4 Jatim, Budi Susetiyo, mengatakan potensi pengembangan fintech di Jatim tersebut ditunjang dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan.

Tapi sejauh ini pihaknya belum melakukan identifikasi terhadap fintech yang sudah berkembang di Jatim. ”Terus terang kami masih menunggu aturan terkait fintech,” ujarnya. Hasil klasifikasi sementara OJK, perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK seperti pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd funding, channeling kredit dan lain-lain.

Menurut ia, sejalan dengan pesatnya perkembangan fintech, aturan tentang fintech tersebut akan diselesaikan secepatnya. Selain bisa mendukung perkembangan industri jasa keuangan, juga memberikan jaminan perlindungan terhadap pengguna jasa atau konsumen. ”Salah satu aturan yang akan disiapkan terkait security transaksi dan sumber daya manusia,” tambahnya.

Direktur Gerdhu Inkubator Teknologi Surabaya selaku penyelenggara Digital Lounge Telkom, Zaenal Arifin, menambahkan sudah ada beberapa perusahaan start up lokal Surabaya yang secara khusus mengembangkan fintech. Yakni, peer to peer landing dan aplikasi bisnis berbasis akuntansi. Diakui, perkembangan start up fintech di Surabaya tidak sepesat di Jakarta.

”Bisa jadi dari sisi market. Market di Jakarta lebih matang daripada di Surabaya,” tandas dia. Tapi ke depan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan digital, maka perkembangan fintech terus membesar.

Tapi biasanya dimulai dengan survei terhadap kebutuhan layanan jasa keuangan itu sendiri. ”Karena sayang, kalau sudah terlanjur dikembangkan ternyata penggunanya tidak ada,” tandas dia. Selain itu untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis digital tidak sekadar mengandalkan programmer. ”Tentu butuh konsultan keuangan yang mengerti aturan-aturan mengenai fintech.”

Sementara itu Angger D Wiranata, start up Dus Dukduk dari finalis Wirausaha Muda Mandiri, menambahkan digitalisasi jasa keuangan dapat mendukung perkembangan start up ke depan. Dia sendiri mengembangkan produk yang pemasarannya melalui jalur perdagangan online. Tentunya membutuhkan mekanisme pembayaran digital. (dri)

BAGIKAN