Badan Litbang Kementerian PUPR Gelar Diskusi Menatap Masa Depan Kota di Timur Indonesia

184

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Keberhasilan Kota Surabaya dalam menata kotanya, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Balitbang Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Diskusi Teknis “Menatap Masa Depan Kota-Kota di Timur Indonesia dalam Perspektif Infrastruktur PUPR” yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang menjadi landmark kemajuan penataan Kota Surabaya. Kegiatan ini diharapkan akan tercipta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan kawasan Indonesia bagian timur.

Rezeki Peranginangin, Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, di tahun 2050 diperkirakan 70% populasi dunia akan tinggal di perkotaan. “Dari prediksi tersebut bisa dibayangkan bagaimana kota akan dipadati oleh banyak sekali penduduk. Badan Pusat Statistik menyatakan, tren jumlah penduduk Negara Indonesia di perkotaan akan mencapai 68% di tahun 2025,” ujarnya di Surabaya, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, semakin bergesernya populasi ke perkotaan membuat urbanisasi akan tidak terbendung, yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi baru seperti pengangguran, kemiskinan, polusi, kemacetan, akses air bersih, permukiman kumuh dan sebagainya. Ketangguhan sebuah kota untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut menjadi harga yang tak bisa ditawar lagi.

Sementara itu, Kabid Kajian Kebijakan dan Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), FX. Hermawan menambahkan, ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian Barat dan Timur memang kerap menghantui kita di masa lalu. Namun beberapa tahun belakangan, pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Pusat. Konektivitas dan keterbukaan KTI terus digenjot agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selaras dengan maraknya pembangunan tersebut, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk bermigrasi dan bermukim. Gambaran singkat tersebut menunjukkan pentingnya para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di level pusat dan daerah KTI untuk bersiap dengan rencana-rencana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,” urainya.

Hal senada juga diungkapkan, Kasubbid Penyiapan Kajian Kebijakan Kementerian PUPR, Adji Krisbandono, dinamika perkembangan kota-kota di Timur Indonesia mulai menunjukkan fenomena yang tidak terencana. Kawasan kumuh muncul di bantaran sungai misalnya, menjadi salah satu indikator belum siapnya perangkat kebijakan serta kelembagaan dalam menopang cita-cita perkembangan KTI.

Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Ternate, dan Labuan Bajo (Ibu Kota Kab. Manggarai Barat) merupakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang memiliki fungsi pelayanan yang lebih luas dari batas administrasinya. Sebagai pusat pertumbuhan, kota-kota ini menjadi daya tarik para migran untuk bekerja.

“Tingginya arus migrasi ke dalam kota-kota ini tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dasar kota, seperti lahan perumahan, air bersih, drainase, dan jaringan jalan yang memadai. Kondisi ini memicu adanya perubahan guna lahan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan aktivitas kota lainnya. Perubahan guna lahan dari kawasan yang seharusnya hijau membuat terganggunya keseimbangan kota. Dikhawatirkan, bencana akan jadi lebih sering terjadi,” tutupnya. (dri)